Merajut Asa dari Sabang sampai Merauke: Munas XII BMPS dan Napas Panjang Perjuangan Sekolah Swasta

​
(Jakarta) – Di tengah hiruk pikuk agenda nasional, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) kembali meneguhkan komitmennya. Musyawarah Nasional (Munas) XII yang digelar di Jakarta menjadi "panggung kehormatan bagi para pejuang pendidikan swasta yang tak kenal lelah mencerdaskan kehidupan bangsa". Munas ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan arena untuk menyatukan visi, merangkul tantangan, dan memastikan bahwa sekolah swasta terus menjadi pilar penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
​Dari lantai Munas, terukir jelas satu benang merah yang mengikat aspirasi seluruh provinsi: Perjuangan untuk Keadilan, Pemerataan Mutu, dan Keberlanjutan Sekolah Rakyat.
​
Kolaborasi dan Advokasi: Peta Jalan BMPS ke Depan
​
Berbagai perwakilan daerah menyuarakan perlunya penguatan kolaborasi dan peran advokasi BMPS pasca Munas.
• ​Kalimantan Selatan melalui Sekum Sugian Noor, berharap Munas menjadi momentum memperkuat kolaborasi nasional dan penguatan regulasi yang berpihak pada sekolah swasta.
• ​Dari Lampung, harapan pasca Munas ditekankan pada penguatan posisi tawar dan kemitraan strategis, serta advokasi kebijakan yang pro-swasta, termasuk terkait Dana BOS yang proporsional.
• ​Sulawesi Utara (Ketum Dr. Ardiyanto) juga menitikberatkan pada peran advokasi BMPS dalam memperjuangkan peningkatan sarana prasarana dan kesejahteraan guru melalui kebijakan pendanaan yang berkeadilan.
​"Munas ini sejatinya bukan sekadar agenda formalitas organisasi, melainkan sebuah pertemuan hati dan pikiran untuk merayakan ketangguhan pendidikan swasta di Indonesia," ujar Ketua Umum BMPS Pusat, Ki Saur Panjaitan

"Di balik setiap sekolah swasta, terdapat napas perjuangan panjang para guru, yayasan, dan tenaga kependidikan yang tulus mengabdi. Munas ini adalah wadah kita untuk menyatukan visi, melahirkan kebijakan yang memanusiakan, dan memastikan bahwa tidak ada satu pun satuan pendidikan swasta yang merasa ditinggalkan dalam peta jalan pendidikan nasional," tambah Ki Saur.

​Kesejahteraan Guru dan Keadilan Anggaran: Suara dari Lapangan

​Masalah krusial yang mendesak untuk diselesaikan adalah nasib guru dan pembiayaan pendidikan yang masih timpang.
• ​Maluku Utara (Ketum Oscar Kelly) dengan lantang menyuarakan agar alokasi 20% APBN bidang pendidikan terealisasi secara nyata, adil, dan merata, tanpa membeda-bedakan sekolah negeri dan swasta.
• ​Papua (Ketum Silvester Lobya) secara spesifik menyoroti isu penarikan guru ASN, penempatan guru P3K, dan perjuangan kesejahteraan guru sekolah swasta.
• ​Gorontalo (Ketum Syafryanto) meminta skema pendanaan yang lebih inklusif dan proporsional, khususnya bagi sekolah swasta yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah.
​
Sementara itu, Banten (Sekum Mukhasin) memandang Munas sebagai "titik kebangkitan" untuk mengatasi tantangan ketimpangan layanan di Pantura dan Selatan, serta keterbatasan pendanaan. Mereka berharap Munas membawa keberkahan dengan memperkuat pendanaan dan melindungi guru swasta.
​
Konsolidasi Daerah dan Peningkatan Daya Saing
​
Semangat konsolidasi juga digaungkan untuk meningkatkan posisi tawar di mata pemerintah.
• ​NTT (Ketum Winston Neil Rondo) berharap Munas menjadi ajang konsolidasi untuk meningkatkan posisi tawar agar sekolah swasta dapat "naik kelas".
• ​Jawa Timur (Ketum Abdul Sani) memperkuat pesan ini, melihat Munas sebagai momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat peran sekolah swasta dan memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak.
• ​Kalimantan Tengah (Ketum Muh. Rochamdi) secara khusus berharap hasil Munas dapat dirasakan hingga ke pelosok daerah, memangkas kesenjangan mutu, dan memastikan akses fasilitas terdistribusi merata ke "Bumi Tambun Bungai".
​
Aspirasi ekstrem juga datang dari Bali (Ketum Gede Ngr Ambara Putra) yang secara tegas meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan sekolah baru dan menghentikan UN sepenuhnya, serta meminta distribusi guru ASN/P3K secara adil dan merata.

Sementara, Jakarta Pak Ujang (Sekum) menegaskan Munas XII menjadi wahana untuk silaturahim, pemilihan Pimpinan BMPS Nasional yang berintegritas dan media untuk mempererat sinergitas BMPS dan dan Pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang tuntas berkualitas.
​
Munas XII BMPS ini diharapkan melahirkan kepengurusan nasional yang visioner, inklusif, dan amanah, yang mampu bertransformasi menjadi organisasi yang solid, adaptif, dan memiliki daya tawar tinggi, demi menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan swasta sebagai garda terdepan pencerdasan bangsa. (Rso)