Momen 1 Tahun Prabowo- Gibran, Trah HB II Desak Pemerintahan Prabowo dan Menbud Serius Upayakan Repatriasi

(Yogyakarta) – Upaya pengembalian aset sejarah peristiwa Geger Sepehi 1812 yang dirampas Inggris kembali menjadi sorotan. Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II (HB II) melalui Yayasan Vasatii Socaning Lokika menyampaikan kritik tajam terhadap lambatnya diplomasi Kementerian Kebudayaan.

​Kritik ini muncul saat momen satu tahun masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana Trah HB II menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan maksimal dalam repatriasi aset-aset bersejarah.

​Ketua Yayasan Vasatii Socaning Lokika, Fajar Bagoes Poetranto, yang juga merupakan Trah Sultan HB II, menegaskan bahwa jalan diplomasi untuk pengembalian manuskrip sebenarnya terbuka lebar. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan signifikan yang telah dicapai melalui kerja sama swasta ke swasta (Private-to-Private/P2P) yang mereka rintis.
​
"Yayasan Vasatii Socaning Lokika telah berhasil menjalin komunikasi langsung dengan British Library di London dan mendapatkan respons positif," ujar Fajar Bagoes Poetranto.
​
Ia mengungkap, British Library telah memberikan akses terbuka (open access) dan menyerahkan 482 metadata manuskrip digital. "Termasuk di dalamnya 120 manuskrip serta 75 manuskrip Jawa yang berasal langsung dari peristiwa Geger Sepehi 1812," tambahnya.
​
Menurut Fajar Bagoes, pencapaian awal ini menjadi bukti bahwa negosiasi internasional bukanlah sebuah kemustahilan. Ia berharap kemajuan ini menjadi momentum bagi pemerintah dan Keraton Yogyakarta untuk mengambil langkah yang lebih serius.

Fajar menilai kinerja Menbud Fadli Zon masih wacana atau omon omon saja, ranpa langkah nyata dalam mengupayakan pengembalian aset dan manuskrip dalam peristiwa Geger Sapehi 1812. Trah Sultan HB II meminta Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja Menbud Fadli Zon.
​
"Kami berharap Pemerintahan Prabowo Subianto segera mengevaluasi kinerja Menbud Fadli Zon, dan benar-benar serius melakukan upaya pengembalian aset-aset Sri Sultan Hamengku Buwono II yang dirampas secara paksa oleh Inggris pada tahun 1812. Kita desak Menteri Kebudayaan Fadli Zon benar benar mengupayakan repatriasi aset Sultan HB II," tegasnya.

Sementara perwakilan Konsorsium Nusantaram Eva Raksamahe, Stev. Agung Budyawan, mendesak agar Pemerintah dan Keraton Yogyakarta segera memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Trah Sultan HB II.

​"Pemerintah dan Keraton Yogyakarta harus mendukung upaya yang telah dilakukan Yayasan Vasatii Socaning Lokika yang sudah berjalan dengan Inggris, khususnya British Library, terutama dalam memperkuat klaim aset kepemilikan yang sah dan hak intelektual atas manuskrip-manuskrip tersebut," kata Agung.
​
Ia menilai kolaborasi antara lembaga Trah, Keraton, dan pemerintah pusat sangat vital untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia. Kementerian Kebudayaan didorong untuk memperkuat jalur komunikasi yang sudah dibuka oleh Trah Sultan HB II, alih-alih bersikap pasif.
​

Agung juga menekankan perlunya kolaborasi lembaga negara (BRIN, Kementerian Kebudayaan, dll.) dan Keraton Yogyakarta dalam penganggaran program alih aksara yang berkelanjutan, mengingat tenaga yang dibutuhkan tidak sedikit.

​Lebih lanjut, Agung menyebut Trah Sultan HB II memiliki harapan agar didirikan "Scriptorium Center" di Yogyakarta. Pusat ini akan fokus mengkaji, mengembangkan, dan memantik perhatian orang muda pada sejarah dan ilmu pengetahuan bangsa yang terekam dalam naskah-naskah kuno.

​"Hal ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk mengelola dan menghidupkan kembali warisan intelektualnya, sekaligus menegaskan bahwa pengembalian manuskrip adalah isu kedaulatan budaya dan pengakuan sejarah," pungkas Agung. (Rsi).