Aksi Unjukrasa di Titik Nol Km Yogyakarta Dukung DPR RI Gunakan Hak Angket

Foto caption: Koordinator PPKR
Bayu Malam dan Koordinator PPD-MJI, Stevie S Wibowo, saat menyampaikan Keterangan Pers terkait aksi unjukrasa Petisi Jogja Menggugat di kawasan Titik Nol KM, Jumat (1/3/2024)


(Yogyakarta DIY) Seratusan massa di Yogyakarta menggelar "Petisi Jogja Menggugat" untuk mendukung DPR RI segera menggunakan Hak Angket. Massa aksi menilai tirani kekuasaan yang terjadi telah merusak sendi sendi demokrasi di Indonesia.

Dalam aksi tersebut nampak sejumlah peserta aksi membawa spanduk dengan berbagai tulisan yang mengkritisi Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, sejumlah lembaga pemerintah, jalannya Pemilu 2024, hingga dukungan untuk Hak Angket. Dari pantauan di lokasi, tampak spanduk bertuliskan 'Kartu Merah untuk Presiden, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum', 'Dukung Hak Angket', 'Kami Siap Lawan KPU Curang', 'Makzulkan!, Mahkamahkan!, Miskinkan! Jokowi dan Kroni-kroninya'.

Menurut salah satu koordinator aksi dari PPKR, Bayu Malam, aksi unjukrasa dilakukan bertema Petisi Jogja Menggugat yang dipusatkan di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Jumat (1/3/2024).

Bayu mengatakan bahwa massa aksi hari ini melihat bagaimana demokrasi di Indonesia diacak-acak oleh pemerintah. "Jika kedaulatan rakyat yang sudah dimiliki, diwariskan untuk masyarakat Indonesia terlalu dibuat permainan, kami di sini akan melakukan unjuk rasa tanpa henti," ujar Bayu Malam.

Bayu mengungkapkan bahwa Pemilu saat ini disinyalir banyak terjadi kecurangan, banyak hal-hal yang provokatif, dan adanya intimidasi. "Kita tahu bahwa yang dilakukan Presiden sendiri banyak dianggap menyalahi aturan, yang menjadi Capres siapa yang kampanye siapa, kita tahu, yang dicapreskan Prabowo Gibran yang kampanye presidennya (Jokowi). Semua tahu, ini buktinya sangat banyak," ujar Bayu.

Pihaknya juga menyoroti masalah bansos yang dinilai dipolitisasi. Selain itu, kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan akademisi kepada Presiden, menurutnya hingga saat ini masih diabaikan.

Menurutnya dengan hak angket ini akan bisa membongkar kecurangan Pemilu.

"Hak angket yang akan terjadi sudah semestinya. Jika koalisi 01, 03 ini bersatu akan menang, jumlahnya selisih 100-an, ini jika terjadi diparlemen, hak angket akan terjadi. Disitu akan dibongkar semua, darimana duit bansos, darimana kecurangan-kecurangan itu, dan segalanya. Jika hak angket terjadi, persoalan yang mungkin terjadi kepemerintahan presiden yang akan kita goyang," kata Bayu.

Saat disinggung mengenai langkah ke depan, Bayu menyebut saat ini pihaknya masih mendukung digulirkannya Hak Angket. Diharapkannya juga aksi ini bisa menginisiasi warga lain dari seluruh pelosok Indonesia. "Apapun hasilnya kita akan menghargai, secara hak hukum, seandainya itu memang menjadi ketentuan yang baik, kita akan menghargai keputusan itu," kata Bayu.

Koordinator PPD-MJI, Stevie S Wibowo, menambahkan cawe-cawe Presiden Jokowi dinilai menghancurkan demokrasi. Diharapkan suara dari Jogja ini bisa menggema ke seluruh Indonesia, untuk menegakkan demokrasi.

Selain mendesak DPR-RI untuk menggunakan Hak Angket, massa aksi juga menolak Pemilu 14 Februari 2024 dengan segala hasilnya. Kemudian menuntut pemecatan dan mendesak untuk mengadili Komisioner KPU dan Bawaslu, serta mendesak Presiden Jokowi untuk kembali ke jalan konstitusi dan semangat reformasi sebagai amanat rakyat yang tidak bisa ditawar. (Raya Sanjiwani)